WALHI Tolak Pemborosan APBN, Minta Korporasi Penyebab Karhutla Ditindak Tegas
By Admin
Karhutla
nusakini.com, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah mengevaluasi alokasi dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar lima triliun rupiah. Permintaan ini merespons temuan Kementerian Kesehatan pada Senin (26/8/2026) terkait 3,4 juta warga di tujuh provinsi yang terpapar kabut asap pekat.
Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI Nasional, Musdalifa Jamal, menyoroti absennya arahan Presiden untuk penyediaan fasilitas kesehatan secara gratis. "Keselamatan rakyat masih ditempatkan sebagai urusan nomor sekian, bukan prioritas negara," ucap Musdalifa.
Kualitas udara di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua saat ini tercatat pada level sangat tidak sehat dengan indeks PM2.5 menembus ambang 200. Situasi berbahaya tersebut memicu kekhawatiran berulangnya krisis karhutla 2015 yang diduga menyebabkan hingga 91.600 kematian prematur.
Menteri Keuangan Purbaya pada Selasa (27/8/2026) sebelumnya telah mengumumkan kesiapan anggaran negara untuk penanganan bencana karhutla. Namun, para aktivis lingkungan mengingatkan agar pengeluaran tersebut benar-benar ditujukan untuk perlindungan medis dan hak warga terdampak.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, secara khusus menyoroti inefisiensi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang kerap diprioritaskan. "OMC setiap tahun menyedot anggaran daerah dan pusat dalam jumlah yang sangat besar, tetapi tidak menyelesaikan sumber persoalan," jelas Sri.
Menurutnya, ketergantungan pada teknologi mahal ini justru membebani keuangan negara dan membiarkan korporasi lepas dari kewajiban mutlak mereka. Ia mengusulkan agar dana pemadaman dialihkan sepenuhnya untuk restorasi lahan gambut serta pemulihan ekonomi masyarakat lokal.
Sementara itu, Direktur WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mendorong adanya audit menyeluruh terhadap operasional korporasi perkebunan. Negara dituntut mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang wilayah konsesinya terbukti terbakar hebat.
Janang juga menyarankan agar ganti rugi materiil segera didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang kehilangan mata pencaharian harian. Ia meyakini pemulihan fungsi hidrologi ekosistem gambut merupakan langkah paling krusial untuk mencegah insiden tragis ini terulang. (*)